Mualem menetapkan Status Peralihan Aceh dari Darurat ke Pemulihan Buruk

AXIALNEWS.id | Transisi bencana Aceh dari keadaan darurat ke pemulihan bencana secara resmi ditetapkan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem. Status ini berlaku hingga tiga bulan ke depan.

“Kami menetapkan keadaan darurat transisi bencana hidrometeorologi di Aceh selama 90 hari ke depan, terhitung tanggal 29 Januari hingga 29 April 2016,” kata Mualem di Banda Aceh, seperti diberitakan. detikcomJumat (30/1/2026).

Definisi tersebut diambil dalam koordinasi aliansi dengan Forkopimda Aceh yang juga diintervensi oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kementerian Adwil Istana Raja Safrizal ZA yang digelar di dekat Banda Aceh.

Keputusan ini berdasarkan hasil mempertimbangkan kajian cepat Tim BPBA yaitu Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.1.7/e.153/BAK tanggal 29 Januari 2026 tentang penetapan keadaan darurat transisi pemulihan bencana di Aceh.

Dalam keputusannya, Mualem menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan berpesan kepada pemangku kepentingan untuk segera melakukan beberapa kegiatan penting di masa transisi.

Prioritas utamanya mencakup koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan dalam upaya pemberian bantuan, serta mengamankan kebutuhan dasar dan perlindungan bagi kelompok rentan dan pengungsi di daerah yang terkena dampak.

Selain aspek sosial, Mualem juga menekankan pentingnya tol logistik ringan sibanceh (Sigli-Banda Aceh) seksi 1 ruas Tiji-Seulimi. Tentu saja, pihaknya terus berupaya secara resmi untuk mendukung mobilitas senjata berat dan armada yang pulih.

Berikutnya, penerapan subsidi BBM gratis barcode untuk mengisi setiap SPBU sehingga proses persiapan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan dengan baik di Aceh. Periode ini harus dibarengi dengan optimalisasi sumber daya dan belanja dana APBA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh).

Selain itu, Mualem juga ingin memastikan rencana pasca rehabilitasi dan rekonstruksi (R3P) dapat terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan. Awal Februari tentunya agar BNPB bisa segera dihadirkan.

Selanjutnya dokumen R3P ditetapkan pada 2 Februari dan diserahkan ke BNPB pada 3 Februari 2026, kata Mualem.

Redaktur: M