Rico Waas Masuk Jajaran Kejaksaan, Perkembangan Medani Aman, Bebas Penyimpangan

AXIALNEWS.id | Manajemen Kota (Pemko) Medan perkuat kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan dan Kejaksaan Negeri Belawan untuk mengawal pelaksanaan program tersebut agar berjalan sesuai aturan dan berintegritas.

Kerja sama tersebut ditandatangani melalui penandatanganan kesepakatan antara Pemerintah Kota Medan dengan Kejaksaan Medan dan Kejaksaan Negeri Belawan tentang penanganan dan penyelesaian perkara/perkara hukum perdata dan tata usaha perdata yang ditangani Pemerintah Kota Medan, di Kantor Wali Kota Medan, pada Selasa (10/2/2026).

Kesepakatan ini ditandatangani Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medana, Ridwan Sujana Angsar dan Kajari Belawan, Yusuf Darmaputra.

Kolaborasi ini merupakan misi Kota Medana untuk membangun pemerintahan berkelas dunia, profesional dan berintegritas.

Rico Waas dalam sambutannya menegaskan bahwa kerjasama ini bukan hanya sekedar kegiatan seremonial saja, namun merupakan upaya nyata untuk menyatukan visi dan cara pandang dalam menyelesaikan permasalahan kota Medana.

Dengan luas wilayah sekitar 265 kilometer persegi dan jumlah penduduk yang besar, Medan merupakan salah satu dari sedikit kota di Indonesia yang memiliki dua kejaksaan, cerminan dari besarnya tantangan dan beragamnya permasalahan yang dihadapi.

“Kota Medan bukan persoalan sederhana. Ada sejarah, perbedaan pendapat, dinamika pembangunan yang memerlukan kehati-hatian dan profesionalisme tinggi,” kata Rico Waas didampingi Sekda Wiriya Alrahman, Asisten, Staf Ahli, Inspektur Kepala dan seluruh Kepala Perangkat Daerah.

Menurut Rico Waas, setiap pembangunan dilakukan bukan hanya untuk kepentingan masa kini, namun juga untuk masa depan, terutama untuk anak cucu. Oleh karena itu, seluruh proses pembangunan harus dilaksanakan dengan pengelolaan yang baik dan sesuai aturan.

Pemerintah Negara Bagian Medana, lanjut Rico Waas, mengedepankan prinsip kehati-hatian mulai dari lokasi kejadian, perencanaan, hingga pelaksanaan pemusnahan. Pemerintah juga mendorong seluruh Kantor Wilayah (OPD) untuk berkonsultasi secara terbuka dan aktif dengan kejaksaan ketika menangani masalah hukum atau administrasi.

“Kami bukan pihak yang berseberangan. Pemerintah, kejaksaan, kepolisian, dan seluruh elemen bersatu membangun satu kesatuan di kota ini,” tegas Rico Waas.

Dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu di pemerintahan Kota Medana itu juga menyosialisasikan berbagai proyek strategis nasional yang kini dan akan dilaksanakan di Kota Medana, seperti program koperasi Merah Putih, sekolah rakyat, proses pemerataan tenaga listrik (PSEL) di kawasan Marelan, pembangunan Bus Rapid Transit (BRT), dan proyek infrastruktur yang didukung Bank Dunia.

“Keseluruhan program tersebut dinilai memerlukan patronase yang kuat agar pelaksanaannya aman dan rasional,” kata Rico Waas.

Ia juga menekankan pentingnya respon cepat terhadap dengar pendapat publik, namun tetap dilakukan secara proporsional dan menggunakan mekanisme yang berlaku. Menurutnya, saat ini perusahaan membutuhkan situasi yang cepat dan adil.

Mengakhiri kalimat tersebut, Wali Kota Medan menegaskan, kepemimpinan harus mencerminkan keutuhan mental masyarakat. Jika pemerintah memberikan contoh yang baik, masyarakat harus didorong untuk lebih terorganisir, patuh pada peraturan, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Hal ini dipertegas dengan semangat pemerintahan yang duniawi dan berintegritas sesuai pemikiran Presiden RI, Prabowo Subianto. Oleh karena itu, Rico Waas mengajak semua pihak untuk menjaga profesionalisme dan komitmen dalam melayani masyarakat.

“Sudah saatnya kita membuktikan bahwa pemerintahan bisa bersih dan profesional. Dengan integritas, kolaborasi dan komunikasi yang baik, saya yakin Kota Medana akan bergerak ke arah yang lebih maju dan berkembang,” pungkas Rico Waas.

Sebelumnya Kajari Medan, Ridwan Sujana Angsar menegaskan komitmennya kepada Pemerintah Negeri Medan dalam mengelola pembangunan dan kemajuan Kota Medan untuk kemaslahatan masyarakat.

Ridwan Sujana juga menyatakan kesiapan Kejaksaan Medan untuk terus berkoordinasi dan membahas berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi kota ini.

“Dalam proses pembangunan yang kompleks, potensi permasalahan masih ada. Namun hal tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi yang baik antar lembaga,” tegasnya.

Kejaksaan tidak segan-segan menindak pejabat atau pihak manapun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, namun tetap mengedepankan dialog dalam penyelesaian permasalahan pembangunan, lanjutnya.

Soal integritas internal, Ridwan Sujana menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada anggota yang menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi. Dia mengajak semua pihak untuk melaporkan langsung jika menemukan pelanggaran yang dilakukan jaksa.

“Saya tidak pernah membiarkan anggota melakukan hal-hal yang tidak sesuai aturan, apalagi untuk kepentingan pribadi,” jelasnya.

Sementara itu, Kajari Belawan, Yusuf Darmaputra semakin memperkuat upayanya dan menyoroti perkembangan kota Medana melalui peran strategis Jaksa Negara (JPN), tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam membantu dan memperkuat pemerintahan.

Menurutnya, tugas jaksa tidak hanya terbatas pada pengadilan. JPN mempunyai peran yang luas, mulai dari advokasi, legal opinion, legal write, litigasi, dan non-litigasi.

“Peran kejaksaan jauh lebih luas dari sekedar pengadilan. Melalui JPN kami siap memberikan dukungan sejak awal proyek agar perkembangan program dan program nantinya tidak menimbulkan masalah,” jelas Kajari Belawan.

Wartawan : M Alzi