Aksi di Mabes, GMNI Desak Polisi Selesaikan Kasus Kematian Ermanto Usman

AXIALNEWS.id | Ia mendesak Polri mengusut penyebab meninggalnya Ermanto Usman secara transparan, independen, tanpa campur tangan kepentingan apa pun.

Tuntutan tersebut disampaikan dalam aksi damai yang dilakukan Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Batavia Timur, Jumat (13/3/26) di depan Mabes Polri.

Presiden GMNI Batavia Timur, Jansenius Henry Kurniawan Ia mengatakan, aksi ini merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab moral gerakan mahasiswa terhadap perlakuan hukum yang adil dan transparan terkait penanganan kasus meninggalnya Ermanto Usman.

Berbagai pertanyaan masyarakat pun terlontar terkait proses penyidikan yang dilakukan polisi. Beberapa kejanggalan yang harus ditindak dalam kasus ini dinilai menimbulkan kekhawatiran bahwa proses hukum tidak sepenuhnya dilakukan secara transparan, profesional, dan rasional.

GMNI menegaskan, perjuangan mendiang Ermanto Usman yang sebelumnya menuding adanya penyimpangan pengelolaan pelabuhan di kawasan Terminal Internasional Daratan Jakarta, tidak lepas dari semangat perjuangan menjaga penguasaan perekonomian nasional.

Semangat perjuangan inilah yang dinilai bekerja dalam gagasan Bung Karno tentang pentingnya modal atas dominasi modal di kawasan strategis bangsa.

GMNI Batavia Timur juga menyoroti beberapa permasalahan dalam proses penelitian yang berkembang di ruang publik, antara lain:

• terlalu cepat suatu penetapan dianggap mencurigakan;
• dugaan motifnya tidak terbukti secara menyeluruh;
• Ketidakpastian yang saya curigai dalam mendefinisikan, sampai
• minimnya transparansi hasil penyidikan tindak pidana.

Selain itu, pengunjuk rasa juga mempertanyakan tidak jelasnya pengungkapan bukti digital seperti rekaman CCTV dan dugaan tidak terakomodirnya beberapa saksi penting dalam proses penyidikan.

Kondisi ini dinilai menimbulkan spekulasi di masyarakat yang mempunyai kekuatan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

Merujuk pada asas hukum pidana nasional, GMNI Batavia Timur menegaskan, soal penyidikan harus dilakukan secara objektif dan penangkapan dilakukan untuk menonjolkan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Kepolisian Negara Nomor 2002.

GMNI Batavia Timur menegaskan akan terus memantau perkembangan kasus ini, sebagai bagian dari komitmen mahasiswa memperjuangkan keadilan dan penegakan hukum secara jujur ​​dan berpihak pada kebenaran.