Bantuan logistik belum merata dan memenuhi kebutuhan 437.480 korban banjir di Langkat

AXIALNEWS.id | Pemerintah Langkat terus menyalurkan bantuan logistik kepada puluhan ribu korban terdampak banjir.

Pemerintah pusat, TNI/Polri, pejabat politik, partai politik, pengusaha, badan usaha milik negara, swasta, relawan, aktivis, organisasi masyarakat, organisasi kemahasiswaan, partai gabungan dan pihak lainnya berkumpul untuk mengirimkan bantuan dan menyalurkan berbagai bantuan yang dibutuhkan oleh para korban banjir.

Namun hingga saat ini diumumkan pada Rabu (3/11/2025), kebutuhan para korban banjir masih belum mencukupi, bahkan ribuan lainnya belum tersentuh bantuan pemerintah.

Khususnya warga di perkotaan dan pesisir pantai yang berada di pedalaman, aksesnya terhambat akibat dampak banjir, berjam-jam berjalan kaki atau naik perahu untuk mencapai pertolongan.

Data terakhir 2 Desember 2025: 437.480 jiwa terdampak, 19.434 mengungsi.

Perkembangan terakhir berdasarkan data sementara, dampak banjir masih berdampak pada sekitar 16 kabupaten, yaitu:

• Brandon Barat.
• Gebang
• Besitang
• Babalan
• Basis Susu;
• Pematang Jaya
• Sei Lepan
• Tanjungpura
• Padang Tualang
• Kebalikan dari minyak sawit;
• Batang Serangan
• Dia berdiri;
• Wampu
• Binjai
• Penghinaan dan
• Secanggang

Dari hasil pendataan dilaporkan:

• Jumlah orang yang terkena dampak: 437.480 orang
• Jumlah keluarga yang terkena dampak: 115.979 keluarga
• Jumlah pengungsi: 19.434 orang
• Jumlah korban meninggal: 11 orang

Ribuan rumah dan fasilitas umum masih terendam dengan ketinggian air antara 50-200 cm sehingga mengganggu aktivitas masyarakat di banyak wilayah.

Pada Sabtu (29/11/2025), Wakil Perdana Menteri Syah Afandin melepaskan tembakan kontainer bantuan logistik di Kecamatan Tanjung Pura.

Bantuan tersebut berupa beras 5 ton, telur 500 butir, makanan siap saji 1.000 paket, air mineral, roti, dan berbagai macam bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan.

Sekda Langkat Amril menyatakan, pendistribusian sembako dan obat-obatan juga dapat dilakukan secara merata sehingga seluruh masyarakat mendapat bantuan dan bantuan sesuai kebutuhan.

Wagub Langkat bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wagub Sumut Surya, Wagub Langkat Tiorita Br Surbakti meninjau korban banjir di Kantor Koramil Court 09/Hinai, Minggu (30/11/25).

Alhamdulillah, Pemerintah Langkat baru-baru ini menyalurkan sekitar 50 botol beras, 5.000 butir telur meja, 1.000 dus air mineral kemasan, dan sekitar 2.000 dus mie instan.

Dukungan langsung diberikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Sumut. Keduanya menekankan tugas mereka untuk berkolaborasi dalam penanggulangan bencana dan memenuhi kebutuhan dasar pengungsi.

Raja Muda Langkat memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tanggap Darurat Penanganan Banjir di Fungsi Pola Kantor Raja Muda Langkat, Selasa (2/12/2025).

Rapat ini digelar untuk memastikan seluruh tingkatan penanganan bencana di 16 kecamatan terdampak dapat dipercepat, fokus, dan terkoordinasi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, dan pemerintah pusat melalui BNPB.

Mereka didampingi dengan rapat evaluasi;

• Deputi Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Budi Irawan,
• Direktur Fasilitas Penanganan Korban dan Pengungsi BNPB Nelwan Harahap,
• Kabag SDM Polres Langkat, Kompol Muhammad Hassan,
• Danramil 07/Stabat Kapten Inf Edi Susanto
• Sekretaris Daerah Langkat Amril,
• Staf Ahli Bupati, Pembantu dan Kepala perangkat daerah.

Wakil Direktur Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Budi Irawan menegaskan, BNPB berkomitmen penuh membantu pemerintah Langkat dalam proses penanganan banjir.

“BNPB akan terus mendampingi pemerintah daerah. Yang terpenting kebutuhan masyarakat terpenuhi dan pengobatan dilakukan sesuai standar, karena keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi,” tegasnya.

Rapat tersebut menghasilkan sejumlah keputusan strategis yang harus segera dilaksanakan, yaitu:

1. Perpanjangan Status Tanggap Darurat selama 14 hari ke depan.
2. Memperkuat koordinasi antara stasiun induk dan pelari kecamatan.
3. Mempercepat pendistribusian logistik ke seluruh titik evakuasi.
4. Penambahan personel dan peralatan evakuasi di wilayah yang masih terendam banjir.
5. Pendataan kerusakan rumah dan fasilitas umum sebagai dasar penentuan waktu pemulihan.