Gema Pujakesuma mendukung langkah KemenPPPA dalam Mendampingi Anak dalam Kasus Dugaan Terorisme di Langkat‎

AXIALNEWS.id | Generasi Pelajar Pujakesuma (Gema) Kabupaten Langkat menyatakan dukungan penuhnya terhadap langkah Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, dalam membantu dan memulihkan anak yang berstatus saksi dalam penanganan terduga pelaku teroris di Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat.

‎ Presiden Jenderal Gema Pujakesuma Langkat, Muhammad Nuh, menegaskan pendekatan perlindungan dan pemulihan anak yang dilakukan Kementerian PPPA merupakan kebijakan yang tepat dan menjadi tanggung jawab negara untuk menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama dalam proses penegakan hukum.

“Kami mendukung penuh langkah para menteri PPPA yang mengutamakan perlindungan dan pemulihan anak. Anak-anak yang menjadi saksi negara tidak boleh menjadi korban proses hukum lebih lanjut. Negara harus hadir untuk melindungi hak-hak anak, baik secara psikologis maupun sosial di masa depan,” kata Muhammad Nuh, Minggu (1/2/2026).

Sebelumnya, Menteri PPPA Arifah Fauzi menekankan pentingnya pendekatan perlindungan anak dalam setiap tahapan penegakan hukum, termasuk dalam menangani terduga pelaku terorisme.

Dalam membantu kedua saksi anak tersebut, Kementerian PPPA bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Langkat, Unit PPA Polres Langkat, Dinas Sosial, Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan Mapolres Padat 88 M.

Koordinasi lintas sektor ini dilakukan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak dalam proses hukum, mulai dari dukungan psikologis, perlindungan identitas, hingga pemenuhan hak tumbuh dan berkembang.

Hasil pemeriksaan psikologis menunjukkan adanya kerentanan pada aspek kognitif dan emosional akibat dugaan paparan radikalisme melalui media sosial, namun tidak ada tanda-tanda gangguan perilaku serius, sehingga pendekatan pemulihan pada keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial dinilai paling relevan.

Gema Pujakesuma Langkat menilai kasus ini penting untuk memperkuat peran keluarga dan masyarakat dalam upaya pencegahan radikalisasi pada anak. Menurut Nuh, anak hanya bisa dilindungi dari pengaruh doktrin kekerasan yang ada di negara dan aparat penegak hukum yang ditunjuk.

“Keluarga dan komunitas mempunyai peran strategis dalam membangun permasalahan sosial anak. Kelembagaan masyarakat, tokoh pemuda, lembaga dan pendidikan keluarga, mental dan pengawasan, khususnya di ruang digital yang rawan masuknya kekerasan,” tegasnya.

‎ Gema Pujakesuma Langkat juga membenarkan dengan keputusan Menteri PPPA Langkat yang mendorong literasi digital, pengawasan orang tua, serta kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan preventif bagi tumbuh kembang anak, salah satunya adalah mengurangi paparan radikalisme pada anak, khususnya melalui media sosial.

Gema Pujakesuma Langkat berharap pendekatan berbasis kemanusiaan dan perlindungan anak yang diterapkan dalam penanganan kasus ini dapat menjadi laporan nasional, serta memperkuat peran masyarakat dalam menjaga dan menjaga hak anak sebagai anak cucu.

Editor: Ryan