Gema Pujakesuma Perkuat Perlindungan Hukum dan Keselamatan Guru

AXIALNEWS.id | Generasi Pelajar Pujakesuma (Gema) Kabupaten Langkat bertujuan mengakhiri praktik dugaan kriminalisasi guru yang kerap terjadi dengan dalih kekerasan terhadap anak.

Organisasi ini menekankan pentingnya penguatan perlindungan hukum dan peningkatan kualitas pengajaran, sebagai bagian integral dari rencana pendidikan nasional.

Presiden Jenderal Gema Pujakesuma Langkat, Muhammad Nuh, meyakini perlindungan anak merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum dan pendidikan.

Namun pelaksanaannya harus dilakukan secara obyektif dan proporsional, dengan mempertimbangkan konteks pedagogi dan kedudukan guru profesional.

Pendekatan hukum terhadap dugaan kekerasan di lingkungan pendidikan harus mengedepankan keadilan substantif, kajian kontekstual, perlindungan profesi guru, sehingga tidak timbul praktik kriminalisasi berlebihan, kata Nuh dalam suratnya, Senin (26/1/2026).

Menurut dia, penetapan seorang guru di Muara Bungo sebagai tersangka merupakan salah satu gambaran semakin banyaknya laporan pidana terhadap guru tanpa adanya mekanisme klarifikasi dan mediasi yang memadai. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, mengurangi kewenangan pendidik, dan mengganggu proses pendidikan berkelanjutan.

“Pendidikan merupakan proses relatif yang melibatkan aspek sosial, psikologis, dan etika. Penyelesaian konflik di lingkungan sekolah hendaknya didekati dengan mengedepankan non-hukuman, seperti mediasi, pembinaan dan mekanisme etika profesional, sebelum menempuh jalur pidana,” jelasnya.

Selain itu, Nuh menegaskan, advokasi hukum tidak lepas dari upaya untuk kepentingan yang lebih besar.

“Negara tidak hanya berkewajiban melindungi guru dari ancaman hukum yang tidak proporsional, tetapi juga harus menjamin keselamatannya agar dapat menjalankan fungsi pendidikan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

‎ Menyikapi berbagai kejadian yang menimpa tenaga pengajar, Gema Pujakesuma Langkat merekomendasikan beberapa langkah strategis, antara lain:

• Aparat penegak hukum mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keadilan dalam menangani hubungan terhadap pemberi kerja.
• Pemerintah pusat dan daerah memperkuat peraturan perlindungan hukum dan keselamatan guru secara berkelanjutan.
• Organisasi kelembagaan membangun mekanisme penyelesaian konflik internal yang adil dan mendidik.

“Perlindungan anak, perlindungan profesi guru, dan peningkatan tenaga pengajar yang baik harus sama-sama ditempatkan dalam kerangka pendidikan nasional yang adil dan berkelanjutan,” tutupnya.

Redaktur: Riyan